JAKARTA, 09.06.2020 — Akhir dari kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa di prediksi sampai dengan ditemukannya vaksin Covid-19. Disaat yang sama agenda agenda berbagai negara terkena dampaknya. Pemerintah bersama KPU dan DPR-RI telah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada Serentak dari bulan September 2020 menjadi 9 Desember 2020 dengan membangun protokol Covid-19.

Terkait rencana tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Daeng M. Faqih SH., MH., mengatakan organisasi profesi dokter itu siap memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang, dengan memberikan penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan. Dia berharap Pilkada dapat terlaksana secara baik, profesional dan aman di tengah pandemi COVID-19.

PB IDI siap menggunakan jaringan IDI di wilayah dan cabang di seluruh kabupaten/kota untuk melakukan supervisi dan pengawasan agar masyarakat aman dalam melaksanakan Pilkada. Ini merupakan tanggung jawab IDI kata Faqih dalam webiner dengan tajuk “Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis” yang diselenggarakan PB IDI dan Kemendagri hari ini Selasa, 9 Juni 2020.

Sebagai pembicara pada webinar itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Akmal Malik M,Si, Stafsus Menteri Dalam Negeri, Dr. Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih SH., Mh., Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto SH,, MH. Kes, dr. Ramlan Sitompul Sp. THT-KL, ketua bidang organisasi PB IDI dan dr. Fery Rahman MKM., wakil Sekjen PB IDI.

Dr. Daeng M. Faqih mengatakan masyarakat memang harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 mengingat akhir dari wabah ini belum dapat dipastikan. Vaksin untuk COVID-19, menurut dia, paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan sehingga wabah COVID-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021.

Ia mengatakan masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri sambil menunggu obat maupun vaksin karena roda birokrasi, ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat kolaps. Karena itu, ia menyambut baik upaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.

“Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, dr. Slamet Budiarto menambahkan, perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat akan protokol kesehatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pilkada serentak secara aman COVID-19. Untuk itu ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.

“Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter. Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah,” kata dr. Slamet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email