“Kesalahan terbesar kita adalah selalu menggunakan kebijakan simetris untuk menyelesaikan isu isu yang asimetris” demikian kalimat penutup dari Ketua Umum IKAPTK, Drs. Akmal Malik, M.Si dalam webinar dengan tema PNS tidak produktif, Usia 45 Tahun? Ungkapan tersebut menjawab permasalahan terkait dengan isu produktivitas PNS serta wacana Pensiun PNS di usia 45 tahun.

Wacana PNS untuk pensiun di usia 45 tahun menjadi bahan diskusi menarik pada acara Webinar IKAPTK pada tanggal 16 Mei 2020. Sebagai bagian dari program kerja yang dicanangkan Ketua Umum terpilih IKAPTK, Drs. Akmal Malik, M.Si, pada hari Sabtu, 16 Mei 2020, IKAPTK bersama dengan Yayasan Pamong Asthabrata dan Platos Insitute menyelenggarakan Seminar Web (Webinar) dengan tema PNS tidak produktif, Pensiun Usia 45 Tahun?.

Acara tersebut diikuti oleh 190 peserta dari seluruh penjuru tanah air dan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu:

  • Drs. Akmal Malik, M.Si, Dirjen Otonomi Daerah sekaligus Ketua Umum IKAPTK
  • Professor Dr. Agus Pramusinto, MDA selaku Ketua Komisioner ASN 2019 – 2024;
  • Professor Dr. Irfan Ridwan Mukti, M.Si, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
  • Drs. Dewa Made Indra, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Bali
  • Kuswanto, Ph.D, Purna Praja Angkatan XII dan alumni Ph.D International Political Economy University of Groningen (Moderator)

Diskusi berjalan sangat dinamis membahas sebuah pemikiran bahwa Batas Usia Pensiun PNS di turunkan dari 58 tahun menjadi 45 tahun terutama untuk PNS yang tidak produktif agar PNS berkesempatan untuk berpindah ke dunia usaha sehingga membantu menciptakan wirausahawan baru.

Drs. Akmal Malik, M.Si mengatakan bahwa pada kenyataannya PNS harus berbenah dalam menyongsong perubahan menuju era 4.0 dimana lingkungan berubah sangat cepat, dinamis, resiko besar, dan kompleksitas sangat tinggi. Sehingga wacana tentang pensiun usia 45 tahun ini perlu dikaji secara mendalam positif dan negatifnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

Sedangkan Prof. Agus Pramusinto, MDA berpendapat bahwa sistem manajemen PNS harus berbasis pada merit sistem bukan pada sistem patronase. Selain itu wacana pensiun usia 45 tahun harus di sikapi sebagai wacana positif bukan langsung ditolak mentah mentah. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang tepat untuk memperbaiki sistem manajemen ASN di Indonesia. Pada kenyataannya regulasi saat ini belum memungkinkan, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan belum cukup, dan belum terbentuknya lingkungan yang mendukung enterpreneurship. Hal hal tersebut yang harus menjadi bahan perhatian bersama.

Melengkapi pernyataan Prof. Agus Pramusinto, Drs. Dewa Made Indra, M.Si, Sekda Provinsi Bali menyatakan bahwa konteks pensiun PNS usia 45 tahun bagi PNS tidak produktif dapat di lihat sebagai mekanisme hukuman bagi PNS yang tidak produktif, konteks rasionalisasi atau konteks memberikan pilihan kepada PNS untuk menentukan karir di luar PNS. Namuns sebelum itu diterapkan sebagai sebuah kebijakan, dia menekankan perlunya dibangun parameter yang jelas terkait produktivitas PNS dan juga metode assessment yang tepat sehingga dapat melindungi PNS dari subyektivitas politik jika kebijakan ini di adopsi.

Professor Irfan Ridwan Maksum menyampaikan bahwa wacana pensiun di usia 45 tahun ini tidak tepat dan tidak akan dapat dijalankan. Meskipun peluangnya ada terkait dengan globalisasi, market efficiency, dan online system, namun tantangannya juga sangat banyak yaitu terkait dengan kemampuan sumber daya keuangan negara, ancaman krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan banyak negara, urusan pemerintahan yang perlu dibenahi serta ukuran produktivitas yang masih ambigu. Akademisi UI tersebut merekomendasikan bahwa wacana pensiun usia 45 tahun ini sebagai opsi terakhir dimana perbaikan hubungan pusat dan daerah, perbaikan dalam manajemen PNS berbasis merit, peningkatan akuntabilitas dan perbaikan talent pool dilakukan terlebih dahulu.

Sedangkan Dr. Muhamam Labolo menyampaikan bahwa percepatan usia pensiun adalah ide yang baik namun tidak diangka 45 tahun namun 55 tahun. Dia menambahkan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan insentif yang jelas bagi PNS yang mengajukan pensiun dini jika kebijakan tersebut di terapkan serta kemungkinan mengklasifikasikan PNS menjadi PNS inti dan PNS pendukung dalam pola manajemen PNS.

Wacana tersebut bisa menjadi pemikiran kita bersama. Video dapat di lihat di link berikut https://bit.ly/SeminarPNSpensiun45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email